Dalam suatu forum diskusi yang menghadirkan pelaku UMKM binaan sebuah bank, saya mengajukan pertanyaan pada pimpinan bank tsb.
“Bantuan apa saja yang disediakan untuk pelaku UMKM?”
“Banyak, mulai dari pelatihan sampai permodalan.”
“Pelatihan apa saja?”
“Macam-macam, mulai dari produk, pemasaran, ekspor-impor, sampai perencanaan keuangan pribadi.”
“Apakah pelatihan itu diperlukan?”
Sebelum tanyaan saya dijawab, saya berbagi pengalaman. Suatu perusahaan melalui program CSR memberi pelatihan perihal literasi digital kepada para pelaku UMKM. Intinya mereka akan dilatih bagaimana menggunakan medsos untuk mempromosikan produk mereka. Pelatihan mulai dari bagaimana membuka & mengelola akun medsos, memotret produk dan mengunggahnya di medsos, menuliskan caption; kemudian menciptakan “engagement” dengan warganet.
Sebulan kemudian, para pelaku UMKM tsb diundang lagi ditanyakan apakah sudah praktek mempromosikan produknya di medsos. Ternyata tidak ada yang melakukannya. Setelah diusut, menurut mereka hal itu bukan “tupoksi” mereka dan tidak kelihatan hasilnya. Sedangkan waktu mereka sudah habis dengan tugas dan rutinitas sebagai pelaku UMKM yang menjabat sebagai Chief of Everything Officer (CEO). Tugas produksi, pemasaran, keuangan, sampai kasir mereka lakukan sendiri dengan suami, isteri, dan anak-anak mereka.
Kemudian para pelaku UMKM itu berkata, “Mending kami bayar misalnya Rp10.000 per foto produk sampai diunggah ke medsos, daripada kami melakukan sendiri, repot.” Kepada para pimpinan bank itu saya menawarkan, “Coba dipertimbangkan lagi, apakah benar yang diperlukan pelatihan? Jangan-jangan bukan skill yang mereka perlukan tetapi services, sekali pun harus membayar sesuai kemampuan mereka.”