Siang itu kami kedatangan tamu seorang Kepala Desa yang semula hendak berdiskusi tentang pentingnya pembekalan bagi tenaga pendamping penyaluran dana desa yang tahun ini anggarannya mencapai Rp73T secara nasional atau Rp 1M tiap desa. Tapi kemudian diskusi dibumbui juga dengan cerita jenaka tentang kunjungan pejabat.
Pada suatu hari, Pak Kades mendadak mendapat instruksi dari atasannya supaya besuk pagi-pagi jam 6 mengajak warganya sebanyak mungkin untuk menyambut kedatangan pejabat dari pusat. Menurut Pak Kades, untuk mengundang warga sekarang tergantung pada jumlah tanda tangan yang diminta dari warga. Kalau cuma 2 tandatangan (absen & makanan kecil) warga tidak mau datang. Tapi kalau 4 tanda tangan (ada makan besar & amplop) warga akan bergerak.
Pejabat itu pun menyatakan kalau anggaran sudah tersedia. Giliran Pak Kades jadi sibuk mengundang warganya dengan kode “4 tanda tangan” dan mencari bus untuk angkutan besuk pagi. Singkat cerita, sukurlah sore hari semua persiapan selesai.
Keesokan harinya jam 6 pagi, warga sudah siap-siap berangkat dengan bus carteran untuk menyambut pejabat dari pusat. Pak Kades yang memimpin rombongan juga sudah siap-siap mengawali doa bersama supaya selamat di perjalanan. Tiba-tiba ponsel Pak Kades berdering dan ternyata dari atasannya yang menyatakan kalau kunjungan pejabat pusat mendadak dibatalkan. La, terus bagaimana dengan bus berjejer-jejer yang sudah dicarter dan amplop yang sudah terlanjur dibagikan?
Pak Kades tampak serius mohon petunjuk dan arahan bagaimana solusinya. Setelah 15 menit berdiskusi via telepon akhirnya ditemukan solusi yang membuat “hepi” semuanya. Perjalanan tetap dilanjutkan seperti rencana semula dan amplop tetap diberikan hanya acaranya berubah menjadi “studi banding”. Tidak jelas apa yang akan distudi atau dibandingkan tetapi itu solusi yang memungkinkan menurut Pak Kades, karena memang tersedia anggaran untuk studi banding.